Mengubah Paradigma  Daerah 3T Dari Dapur Menjadi Beranda Indonesia

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945. Dari waktu ke waktu, tantangan dan hambatan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut adalah kompleksitas permasalahan tentang kemiskinan, kesejangan sosial dan pemerataan pembangunan di daerah pedesaan, terutama yang berstatus 3 T. Apa itu Daerah 3T ?  

Daerah 3T adalah daerah terdepan, terluar dan tertinggal di Indonesia. Secara geografis, disebut daerah 3T karena memang sebagian besar berada di tapal batas wilayah Indonesia dan jauh dari ibu kota propinsi. Karena alasan geografis inilah sebagian besar daerah dengan status 3T tertinggal dalam banyak hal seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan secara ekonomi memiliki pertumbuhan yang rendah. 

Walaupun begitu, daerah 3T mempunyai potensi kearifan lokal yang luar biasa karena mampu memelihara keaslian ragam kekayaan alam dan budaya serta keunikan lain yang menjadi ciri khas daerah. Dan ini sebenarnya potensi wisata yang luar biasa.

 

122+ Daerah 3T dan 14.461 Desa
Dengan Status Tertinggal di Indonesia

Daerah 3T dan desa-desa secara umum adalah¬†entitas tak terpisahkan yang menyusun kedirian bangsa. Keberadaannya menempati posisi strategis dalam proses pembangunan nasional bahkan¬†disebut pula sebagai “wajah” Indonesia karena sebagian besar berada di daerah terluar dari wilayah kedaulatan bangsa.

Data statistik menunjukkan bahwa dari 265 juta jiwa penduduk Indonesia di tahun 2018, 48%-nya tinggal di desa dan di daerah-daerah 3T. Lebih lanjut, Data Indeks Pembangunan Desa (IPD) BPS menyebutkan bahwa dari total jumlah desa di Indonesia tahun 2018 yakni 75.435, saat ini masih terdapat 14.461 atau 19.17% desa dengan status tertinggal. Dari jumlah tersebut yang terbanyak berada di desa-desa dan daerah 3T Pulau Papua dengan jumlah 6.305 desa atau (8,36 persen). 

Daerah 3T

Tetang daerah dengan status 3T, pemerintah sendiri telah menetapkan 122 kabupaten di Indonesia sebagai daerah tertinggal 2015-2019. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015‚Äď2019 yang di¬†dasarkan atas kriteria-kriteria¬†seperti¬†perekonomian masyarakat,¬†sumber daya manusia,¬†sarana dan prasarana,¬†kemampuan keuangan daerah,¬†aksesibilitas dan¬†karakteristik daerah.


Aceh Singkil

Kabupaten Nias, Nias Selatan,
Nias Utara, Nias Barat

Kepulauan Mentawai,
Solok Selatan
Pasaman Barat

Musi Rawas
Musi Rawas Utara

Seluma

Lampung Barat
Pesisir Barat

Bondowoso, Situbondo,
Bangkalan, Sampang

Pandeglang
Lebak

Lombok Barat, Lombok Tengah,
Lombok Timur, Sumbawa,
Dompu, Bima, Sumbawa barat,
Lombok Utara

Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang,
Timor tengah selatan, Timor tengah utara
Belu, Alor, Lembata, ende, manggarai,
rote ndao, manggarai barat,
sumba tengah, sumba barat daya,
nagekeo, manggarai timur,
sabu raijua, malaka

Sambas, bengkayang, landak,
ketapang, sintang, kapuas hulu,
Melawi, kayong utara

seruyan

hulu sungai utara

mahakam hulu

Nunukan, Sulawesi tengah,
Banggai kepulauan, Donggala,
Toli-toli, Buol, Parigi moutong,
Tojo una-una, Sigi,
Banggai laut, Morowali utara

jeneponto

konawe bombana
konawe kepulauan

boalemo pohuwato
gorontalo utara sulawesi barat
polewali mandar mamuju tengah

maluku tenggara barat, maluku tengah,
buru, kepulauan aru,
seram bagian barat, seram bagian timur,
maluku barat daya, buru selatan

halmahera barat, kepulauan sula
halmahera selatan, halmahera timur,
pulau morotai, pulau taliabu

teluk wondama, teluk bintuni
Kabupaten sorong selatan
sorong, raja ampat
tambrauw, maybrat

merauke, jayawijaya, Kabupaten nabire
kepulauan yapen, biak numfor
paniai, puncak jaya, boven digoel
mappi, Kabupaten asmat
yahukimo,pegunungan bintang
tolikara, sarmi, keerom, waropen,
supiori, mamberamo raya, nduga,
lanny jaya, mamberamo tengah,
yalimo, puncak, dogiyai, intan jaya
deiyai

Upaya Mengubah Paradigma Daerah 3T dari “Dapur” Menjadi¬† “Terasnya Indonesia”

Daerah 3T memang tidak boleh tertinggal dalam pembangunannya. Daerah 3T adalah “wajah” Indonesia yang perlu terus dibangun dan diperjuangkan dalam konteks pemerataan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.¬†

Sepemahaman saya, walaupun negara kita telah berganti-ganti pemerintahan, upaya membangun daerah 3T dari paradigma dapur menjadi berandanya Indonesia memang terus dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan.

Pertama, pendekatan keamanan (security approach). Sebagai wajah Indonesia, daerah 3T adalah harga diri Indonesia. Pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menempatkan personel militer dan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di di sepanjang 2.000 km perbatasan antara Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. 

Ini dilakukan agar tak terjadi adanya pergeseran patok yang merongrong wibawa bangsa dan negara hingga kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal dalam upaya mengubah Perbatasan Jadi Terasnya Indonesia. 

Daerah 3T

Kedua, pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

Sejak jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyno pendekatan kesejahteran dalam membangunan daerah 3T sebenarnya juga sudah dilakukan. Kita tentu tak lupa dengan istilah program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM yakni satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Seingat saya, PNPM Mandiri Perdesaan ini mengadopsi mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Implemetasinya adalah berupa Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dampak signifikan dari program ini menurut Bappenas dalam laporan evaluasi program PNPM mandiri yakni berhasil meningkatkan konsumsi per kapita keluarga di wilayah PNPM Mandiri Perdesaan hingga 9,1 persen dan di kecamatan termiskin hingga meningkat 12,7 persen. Selain itu. program ini berhasil mengeluarkan lebih dari 500.000 rumah tangga keluar dari kemiskinan dan mendorong terciptanya 300.000 peluang kerja.

Dokumentasi PNPM

Begitu pula di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Satu dari sembilan program prioritas pembangunan yang disebut Nawacita berisi program prioritas membangun Indonesia dari pinggiran dan daerah 3T yang bertumpu pada pemberdayaan desa.

Pemberdayaan desa yang menjadi inti dari strategi pembangunan dari pinggiran yang digagas pemerintah ini didahului dengan disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedikit mengintip isinya, Inti dari undang-undang ini adalah pemberdayaan desa melalui upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Implementasi dari kebijakan ini adalah keluarnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa. Mengutip data dari website Kemendesa PDTT, akumulasi penyaluran dana desa dari tahun 2015 hingga tahun 2018 Tahap 2 telah mencapai Rp 149,31 Triliun. 

Khusus untuk memacu pembangunan di daerah 3T, Kemendes PDTT yang bersentuhan langsung dengan daerah ini telah mengalokasikan dana dari Rp1,57 triliun pada 2015 melonjak menjadi Rp4,65 triliun di tahun 2018, dengan jumlah desa penerima mencapai 5.749. 

Secara haris besar, prioritas pemanfaatan dana desa periode 2015-2018 telah berhasil menghadirkan berbagai sarana dan prasarana desa antara lain :

  • Pembangunan jalan desa sepanjang 158.619 km,
  • Pembangunan jembatan sepanjang 1.028,2 km,
  • Revitalisasi dan pembangunan pasar desa sebanyak 7.421 unit,
  • Pelatihan oleh BumDesa sebanyak 34.145 kegiatan,
  • Pembangunan fasilitas olahraga desa sebanyak 11.399 unit,
  • penyediaan air bersih sebanyak 942.927 unit,
  • pengadaan MCK sebanyak 178.034 unit,
  • Pengadaan sumur sebanyak 37.662 unit,
  • Pembangunan embung sebanyak 3.026 unit,
  • Pembangunan irigasi sebanyak 39.656 unit,
  • Pembangunan PAUD sebanyak 48.694 unit,
  • Pembangunan Poliklinik Pedesaan sebanyak 8.028 unit,
  • Pembangunan Posyandu sebanyak 18.477 unit,
  • Pembangunan penahan tanah sebanyak 179.625 unit
  • Pembangunan tambatan perahu sebanyak 4.711 unit.

Ketiga, pendekatan investasi (investment approach) dengan mengajak pihak swasta berpastisipasi dalam pembangunan di daerah 3T, terutama di daerah perbatasan. Fokusnya adalah pada 26 pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) yang tersebar di 41 kabupaten/kota dan 13 propinsi.

Korindo dan Investasi Daerah Perbatasan

Terbukanya kesempatan pihak swasta untuk terlibat dalam membangun daerah perbatasan direspon positif oleh berbagai pihak, salah satunya adalah KORINDO.

KORINDO Grup adalah perusahaan jaringan global dengan berbagai jenis industri yang telah beroperasi lebih dari 48 tahun ini adalah satu contoh sukses dalam membangun investasi kondusif di daerah perbatasan, yakni di Boven Digoel dan Merauke, Papua.

Pilihan KORINDO atas kawasan Papua bukan tanpa alasan. Walaupun merupakan kawasan 3T dengan jumlah desa tertinggal terbanyak di Indonesia dan mempunyai infrastruktur yang minimal, namun secara ekonomi mempunyai potensi yang besar dan menjadi primadona dalam pengembangan industri kehutanan.

Buktinya, industri kehutanan di sini menjadi penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain industri pertambangan. Di sisi lain, sebagai daerah perbatasan dan terluar wilayah Indonesia, Papua mempunyai kebudayaan yang juga masih sangat original sebagai salah satu kekayaan budaya nusantara.

Apa yang telah dilakukan oleh KORINDO ?

 

Mengembangkan konsep industri yang ramah lingkungan melalui pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan kelapa sawit.¬† Industri ini telah berkontribusi terhadap penyerapan 10.000 tenaga kerja dan ¬Ī60 PAD khususnya di kabupaten Merauke dan Boven Digoel.

KORINDO telah berkontribusi dalam dunia medis dengan mendirikan Klinik Asiki di atas lahan seluas seluas 1.100m2 dengan fasilitas lengkap dari mulai ruang rawat jalan, rawat inap, ruang bersalin, perawatan bayi/perinatologi, IGD, ruang bedah minor, USG, farmasi, hingga hingga kendaraan ambulans. Klinik ini mendapat predikat klinik terbaik di tingkat Papua versi BPJS Kesehatan pada tahun 2017.

Selain layanan utama di klinik, Klinik Asiki juga mempunyai program ‚ÄúMobile Service‚ÄĚ ke kampung-kampung terpencil dan perbatasan di wilayah sekitar perusahaan yang berada di Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Dalam pelaksanaannya, Mobile Service Klinik Asiki bekerja sama dengan Puskesmas setempat meningkatkan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan serta meningkatkan aksebilitas pelayanan medis untuk daerah. 

Bentuk pasrtisipaso lain dari KORINDO adalah menginisiasi pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sarana ibadah, pemberdayaan ekonomi (Pasar, taman bermain, kebun masyarakat, pembangunan jalan, Balai latihan kerja, Rumah Sakit, dll).

Sejatinya, mengubah paradigma daerah 3T dari dapur menjadi beranda Indonesia bukan semata-mata hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab setiap entitas yang mendiaminya.

Apa yang telah dilakukan oleh KORINDO menjadi salah satu contoh bagaimana perusahaan-perusahaan melalui dana CSR-nya juga bertanggung dan bersinergi bersama pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran demi mewujudkan Perubahan Untuk Indonesia yang Lebih Baik.

Lebih dari itu, tiga pendekatan dalam membangun daerah 3T yakni pendekatan keamanan (security approach), pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan Pendekatan investasi (investment approach) harus terus berlanjut dengan siapapun pemerintahnya.

Terima kasih telah membaca tulisan ini, semoga bermanfaat.

 

Tunggu Dulu, Teman.

Mohon Kerendahan Hati Teman-teman

Artikel Saya di Writing-contest.bisnis.com

UNTUK BANTU NGE-VOTE

MASIH ADA YANG KURANG, NIH !

Vote Artikel &Thanks